(untitled) (Jurnal Pendidikan dan Bahasa Sastra Harapanan, 2024)
Perdagangan anak lintas batas negara merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang serius yang melibatkan eksploitasi anak melalui perekrutan, pemindahan, atau penjualan untuk tujuan eksploitasi seksual, kerja paksa, dan perbudakan. Penelitian ini menganalisis pertanggungjawaban hukum pelaku tindak pidana perdagangan anak lintas batas negara dalam perspektif hak asasi manusia. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan mengkaji hukum internasional dan nasional yang relevan, seperti Konvensi Palermo 2000 dan UU No. 21 Tahun 2007 di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme hukum internasional, khususnya Protokol Palermo, memberikan landasan hukum untuk memberantas perdagangan anak. Namun, implementasi 2 yang efektif di tingkat nasional membutuhkan dukungan peraturan dan penyesuaian yang sejalan dengan ketentuan internasional. Studi ini menunjukkan perlunya upaya berkelanjutan dari pemerintah dan masyarakat internasional untuk memperkuat penegakan hukum dan memberikan perlindungan yang optimal bagi korban perdagangan anak.