(untitled) (Jurnal Pendidikan dan Bahasa Sastra Harapanan, 2024)
Penelitian ini menganalisis penerapan asas ultimum remedium dalam hukum pidana di Indonesia, dengan fokus pada efektivitas, tantangan, dan perspektif pengembangannya. Meskipun asas ini secara normatif diakui dalam regulasi hukum Indonesia, penerapannya di lapangan masih menghadapi berbagai hambatan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan wawancara mendalam, observasi, dan analisis dokumen untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai dinamika penerapan asas ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan asas ultimum remedium sering kali tidak konsisten dan masih dipengaruhi oleh budaya hukum yang represif, kurangnya pemahaman aparat penegak hukum, dan tekanan publik serta media. Beberapa daerah di Indonesia telah mulai mengadopsi pendekatan yang lebih bersifat non-penal, seperti mediasi penal dan restorative justice, namun implementasi ini belum merata. Reformasi hukum yang sedang berlangsung di Indonesia, termasuk revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), memberikan peluang untuk memperkuat penerapan asas ultimum remedium, asalkan diikuti dengan pendidikan hukum yang memadai dan harmonisasi kebijakan yang lebih baik antara pusat dan daerah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan asas ultimum remedium yang lebih efektif memerlukan perubahan paradigma di kalangan penegak hukum, peningkatan pendidikan hukum, serta dukungan dari masyarakat dan media.