(untitled) (Jurnal Pendidikan dan Bahasa Sastra Harapanan, 2025)
Penelitian ini menganalisis kebijakan Gubernur Jawa Barat mengenai pembinaan anak nakal melalui program barak militer dalam perspektif hukum perlindungan anak. Program ini menimbulkan kontroversi karena menggunakan pendekatan militeristik terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis peraturan perundang-undangan dan implementasi kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program barak militer berpotensi bertentangan dengan prinsip-prinsip perlindungan anak yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pendekatan restoratif justice dan diversi yang ditekankan dalam sistem peradilan pidana anak tidak selaras dengan model pembinaan militeristik. Program barak militer juga berpotensi melanggar Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi Indonesia. Penelitian ini merekomendasikan perlunya reformulasi kebijakan dengan mengutamakan pendekatan yang lebih humanis dan sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik anak, termasuk implementasi program berbasis masyarakat, konseling psikologis, dan pendidikan keterampilan hidup.