(untitled) (Jurnal Pendidikan dan Bahasa Sastra Harapanan, 2025)
Penelitian ini menganalisis penggunaan kekuatan eksesif oleh aparat keamanan dalam penanganan unjuk rasa di Indonesia periode 2024-2025, dengan fokus pada demonstrasi buruh dan penolakan kenaikan tunjangan DPR yang mengakibatkan 5.538 korban kekerasan. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis data kuantitatif dari laporan organisasi pemantau HAM dan data kualitatif dari wawancara korban serta dokumentasi peristiwa. Penelitian menemukan bahwa penggunaan kekerasan oleh aparat telah melanggar prinsip proporsionalitas dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum dan standar internasional Basic Principles on the Use of Force and Firearms. Dari 5.538 korban yang terdokumentasi, 78% mengalami kekerasan fisik berupa pemukulan dengan tongkat, 15% terkena tembakan gas air mata jarak dekat, 4% mengalami luka bakar akibat water cannon, dan 3% mengalami luka serius akibat peluru karet. Penelitian ini merekomendasikan perlunya reformasi protokol pengamanan unjuk rasa, penguatan mekanisme akuntabilitas aparat, dan pembentukan lembaga independen untuk memantau penggunaan kekuatan dalam penanganan demonstrasi.