(untitled) (Jurnal Pendidikan dan Bahasa Sastra Harapanan, 2025)
Penelitian ini menganalisis pembunuhan di luar hukum (extrajudicial killing) oleh aparat keamanan terhadap warga sipil di Papua periode 2018-2024. Menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan empiris, penelitian ini mendokumentasikan 132 kasus yang mengakibatkan 242 korban sipil tewas. Data dikumpulkan dari laporan organisasi HAM, kesaksian keluarga korban, dokumen otopsi, dan monitoring media. Temuan menunjukkan bahwa mayoritas pembunuhan (78%) terjadi dalam konteks operasi keamanan yang tidak proporsional, dengan korban adalah warga sipil yang tidak bersenjata atau tidak terlibat dalam konflik bersenjata. Dari 242 korban, 156 orang (64,5%) dibunuh dalam kondisi yang mengindikasikan pelanggaran berat HAM: penembakan tanpa peringatan, eksekusi setelah penangkapan, dan pembunuhan disertai penyiksaan. Penelitian ini menemukan bahwa tindakan aparat telah melanggar Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, dan hukum humaniter internasional yang diatur dalam Geneva Conventions dan Rome Statute. Namun, hanya 3 dari 132 kasus (2,3%) yang diproses secara hukum, dan tidak ada satupun yang menghasilkan vonis bersalah untuk pelanggaran HAM berat