(untitled) (Jurnal Pendidikan dan Bahasa Sastra Harapanan, 2025)
Penelitian ini menganalisis pelanggaran hak asasi manusia terhadap masyarakat adat dalam pelaksanaan tiga Proyek Strategis Nasional (PSN) di Indonesia periode 2020-2024: Ibu Kota Nusantara (IKN), Rempang Eco City, dan Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika. Menggunakan metode yuridis sosiologis dengan pendekatan studi kasus, penelitian ini mengumpulkan data melalui wawancara mendalam dengan 147 kepala keluarga masyarakat adat terdampak, observasi lapangan, dan analisis dokumen hukum. Temuan menunjukkan bahwa ketiga proyek telah melanggar hak-hak masyarakat adat yang dijamin dalam UUD 1945 Pasal 18B ayat (2), UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, dan UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP). Pelanggaran yang terdokumentasi meliputi: (1) Penggusuran paksa tanpa Free, Prior and Informed Consent (FPIC) yang melibatkan 8.734 kepala keluarga, (2) Perampasan tanah adat seluas 47.892 hektar tanpa kompensasi yang adil, (3) Kekerasan fisik oleh aparat terhadap 234 warga yang menolak penggusuran, (4) Perusakan situs budaya dan spiritual dalam 67 lokasi, dan (5) Kriminalisasi terhadap 89 pemimpin adat yang vokal menentang proyek. Kompensasi yang diberikan rata-rata hanya 23% dari nilai pasar tanah dan tidak memperhitungkan nilai kultural, spiritual, dan ekologis tanah adat. Penelitian ini merekomendasikan penghentian sementara proyek-proyek yang belum menyelesaikan proses FPIC, revisi mekanisme pembebasan lahan dengan melibatkan masyarakat adat sejak awal, dan pembentukan komisi independen untuk penyelesaian konflik agraria.