Pertanggungjawaban Hukum Perdagangan Anak Lintas Negara Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (Jurnal Pendidikan dan Bahasa Sastra Harapanan, 2024)
Perdagangan anak lintas batas negara merupakan bentuk pelanggaran hak asasimanusia yang serius yang melibatkan eksploitasi anak melalui perekrutan,pemindahan, atau penjualan untuk tujuan eksploitasi seksual, kerja paksa, danperbudakan. Penelitian ini menganalisis pertanggungjawaban hukum pelakutindak pidana perdagangan anak lintas batas negara dalam perspektif hak asasimanusia. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan mengkajihukum internasional dan nasional yang relevan, seperti Konvensi Palermo 2000dan UU No. 21 Tahun 2007 di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwamekanisme hukum internasional, khususnya Protokol Palermo, memberikanlandasan hukum untuk memberantas perdagangan anak. Namun, implementasi2yang efektif di tingkat nasional membutuhkan dukungan peraturan danpenyesuaian yang sejalan dengan ketentuan internasional. Studi ini menunjukkanperlunya upaya berkelanjutan dari pemerintah dan masyarakat internasional untukmemperkuat penegakan hukum dan memberikan perlindungan yang optimal bagikorban perdagangan anak.