TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA DAN CHINA: STUDI PERBANDINGAN DARI PERSPEKTIF HUKUM DAN KEBIJAKAN (Jurnal Pendidikan dan Bahasa Sastra Harapanan, 2025)
Artikel ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan sistem pencegahan korupsidi kedua negara dengan menyoroti regulasi, kelembagaan, serta efektivitaskebijakan yang diterapkan. Isu hukum yang dibahas mencakup peran regulasidalam pemberantasan korupsi, kewenangan lembaga antikorupsi, serta tantangandalam implementasi kebijakan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatanyuridis normatif dengan analisis terhadap peraturan perundang-undangan dankebijakan antikorupsi di masing-masing negara. Hasil penelitian menunjukkanbahwa Indonesia menerapkan sistem pencegahan berbasis regulasi dan transparansimelalui lembaga seperti KPK, Kejaksaan Agung, dan Polri, namun efektivitasnyamasih menghadapi tantangan dalam pengawasan internal dan pelemahaninstitusional. Sementara itu, China mengadopsi pendekatan yang lebih represifdengan pengawasan ketat oleh Central Commission for Discipline Inspection(CCDI) dan National Supervisory Commission (NSC), serta menerapkan kebijakan“zero tolerance” yang memungkinkan hukuman berat bagi pelaku korupsi.Meskipun sistem China lebih efektif dalam menekan angka korupsi, pendekatanyang terlalu keras menimbulkan kritik terkait independensi lembaga pengawas danpotensi penyalahgunaan kekuasaan.