PELANGGARAN HAM TERHADAP MASYARAKAT ADAT DALAM PROYEK STRATEGIS NASIONAL: KASUS IKN NUSANTARA, REMPANG ECO CITY, DAN MANDALIKA 2020-2024 (Jurnal Pendidikan dan Bahasa Sastra Harapanan, 2025)
Penelitian ini menganalisis pelanggaran hak asasi manusia terhadap masyarakat adat dalampelaksanaan tiga Proyek Strategis Nasional (PSN) di Indonesia periode 2020-2024: Ibu KotaNusantara (IKN), Rempang Eco City, dan Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika.Menggunakan metode yuridis sosiologis dengan pendekatan studi kasus, penelitian inimengumpulkan data melalui wawancara mendalam dengan 147 kepala keluarga masyarakatadat terdampak, observasi lapangan, dan analisis dokumen hukum. Temuan menunjukkanbahwa ketiga proyek telah melanggar hak-hak masyarakat adat yang dijamin dalam UUD 1945Pasal 18B ayat (2), UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, dan UN Declaration on the Rightsof Indigenous Peoples (UNDRIP). Pelanggaran yang terdokumentasi meliputi: (1)Penggusuran paksa tanpa Free, Prior and Informed Consent (FPIC) yang melibatkan 8.734kepala keluarga, (2) Perampasan tanah adat seluas 47.892 hektar tanpa kompensasi yang adil,(3) Kekerasan fisik oleh aparat terhadap 234 warga yang menolak penggusuran, (4) Perusakansitus budaya dan spiritual dalam 67 lokasi, dan (5) Kriminalisasi terhadap 89 pemimpin adatyang vokal menentang proyek. Kompensasi yang diberikan rata-rata hanya 23% dari nilai pasartanah dan tidak memperhitungkan nilai kultural, spiritual, dan ekologis tanah adat. Penelitianini merekomendasikan penghentian sementara proyek-proyek yang belum menyelesaikanproses FPIC, revisi mekanisme pembebasan lahan dengan melibatkan masyarakat adat sejakawal, dan pembentukan komisi independen untuk penyelesaian konflik agraria.