JURNAL MASYARAKAT HUKUM PENDIDIKAN INDONESIA
Ruang Lingkup : Jumas merupakan singkatan dari Jurnal Masyarakat Indonesia, jumas menjadi wadah publikasi masyarakat dengan scope keilmuan bersifat umum seperti: Pendidikan, kewirausahaan, ekonomi, kesehatan, teknologi, pangan, maritim, infrastruktur, hukum dan humaniora. Jumas sebagai jembatan peneliti, dosen, penulis, serta akademisi untuk menuangkan ide, gagasan, inovasi serta kreativitas. Kebijakan Tinjauan Sejawat: Semua naskah yang dikirim secara daring melalui sistem OJS harus mengikuti fokus dan ruang lingkup, dan pedoman penulis jurnal menggunakan template penulisan Jumas. Naskah yang dikirim harus membahas prestasi ilmiah atau kebaruan yang sesuai dengan fokus dan ruang lingkup, harus bebas dari konten plagiarisme dengan similarity maksimal 20%. Peer review menggunakan sistem Double Blind Peer Review. Kebijakan Akses Terbuka: Jumas : Riset dan Jurnal Akuntansi merupakan jurnal akses terbuka (Open Access Journal), yang berarti bahwa semua artikel tersedia di internet diperuntukkan semua pengguna setelah dipublikasi. Penggunaan dan distribusi non-komersial dalam media apa pun diizinkan, asalkan penulis dan jurnal dikreditkan dengan benar.
TRANSFORMASI STRATEGI PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN: INTEGRASI DEEP LEARNING DAN PENDEKATAN RESTORATIF DI ERA DIGITAL
Pendidikan Agama Kristen (PAK) di era kontemporer menghadapi tantangan untuk tidak sekadar mentransfer pengetahuan teologis, tetapi juga memfasilitasi transformasi spiritual dan karakter peserta didik secara mendalam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi pembelajaran PAK yang efektif dengan memadukan pendekatan Deep Learning dan pola pikir restoratif. Metode penelitian yang digunakan adalah studi pustaka (library research) dengan mengkaji berbagai literatur, jurnal ilmiah, dan dokumen relevan terkait pedagogi Kristen modern. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pembelajaran yang efektif saat ini tidak lagi bersifat satu arah (monolog), melainkan dialogis dan kolaboratif. Integrasi Deep Learning memungkinkan peserta didik menggali makna iman secara personal dan kontekstual, sementara pendekatan restoratif membangun ruang kelas sebagai komunitas yang memulihkan
Evi Lilis Tumangger, Maria Makdalena Nainggolan
IMPLEMENTASI PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN BERBASIS DEEP LEARNING UNTUK MENINGKATKAN PEMAHAMAN ALKITABIAH DAN SPIRITUALITAS PESERTA DIDIK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi pembelajaran Pendidikan Agama Kristen (PAK) berbasis deep learning untuk meningkatkan pemahaman alkitabiah dan spiritualitas peserta didik. Pembelajaran PAK yang efektif tidak hanya mentransfer pengetahuan kognitif tentang ajaran agama, tetapi juga membentuk karakter spiritual yang mendalam dan menghasilkan transformasi hidup yang nyata. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka dengan menganalisis berbagai literatur, jurnal, dan sumber relevan mengenai pembelajaran PAK, deep learning, pemahaman alkitabiah, dan pengembangan spiritualitas. Hasil kajian menunjukkan bahwa pembelajaran PAK berbasis deep learning mengintegrasikan tiga dimensi utama: dimensi kognitif (knowing) yang menekankan pemahaman mendalam terhadap kebenaran firman Tuhan, dimensi afektif (being) yang membentuk karakter dan sikap spiritual, dan dimensi psikomotorik (doing) yang mengaplikasikan nilai-nilai iman dalam kehidupan sehari-hari. Tantangan yang dihadapi dalam pembelajaran PAK mencakup: pembelajaran yang terlalu kognitif dan kurang transformatif, keterbatasan waktu pembelajaran, minimnya penggunaan metode pembelajaran yang variatif, serta kesenjangan antara pengetahuan dan praktik hidup. Strategi yang dapat diterapkan meliputi: pembelajaran berbasis inkuiri alkitabiah, metode storytelling dan narasi biblika, pembelajaran experiential dan reflektif, penggunaan teknologi digital secara bijak, serta kolaborasi dengan keluarga dan gereja. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pembelajaran PAK yang efektif memerlukan pendekatan holistik yang mengintegrasikan aspek pengetahuan, pengalaman, dan praksis iman dalam komunitas yang mendukung pertumbuhan spiritual.
Trivena H. Sitorus¹, Jhon Alberto Pakpahan²
Penguatan Nilai-Nilai Kristiani dan Budi Pekerti Melalui Pembelajaran Pendidikan Agama Kristen pada Peserta Didik di Era Digital”
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penguatan nilai-nilai Kristiani dan budi pekerti melalui pembelajaran Pendidikan Agama Kristen (PAK) pada peserta didik di era digital. Era digital membawa tantangan sekaligus peluang bagi pembelajaran PAK dalam membentuk karakter dan spiritualitas peserta didik. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka dengan menganalisis berbagai literatur, jurnal, dan sumber relevan mengenai pembelajaran PAK, nilai-nilai Kristiani, pembentukan budi pekerti, dan integrasi teknologi digital dalam pendidikan agama. Hasil kajian menunjukkan bahwa pembelajaran PAK di era digital memerlukan transformasi metode dan pendekatan yang mengintegrasikan teknologi digital tanpa menghilangkan esensi nilai-nilai Kristiani. Tantangan utama meliputi pengaruh negatif media digital, krisis karakter generasi muda, dan kurangnya literasi digital yang berbasis nilai- nilai iman. Strategi penguatan yang dapat diterapkan mencakup: pembelajaran PAK berbasis digital yang interaktif, pengembangan konten pembelajaran yang kontekstual dengan kehidupan digital peserta didik, penguatan peran guru PAK sebagai model teladan, kolaborasi dengan orang tua dalam pendampingan digital, dan implementasi pembelajaran restoratif yang berpusat pada kasih Kristus. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan nilai-nilai Kristiani dan budi pekerti di era digital memerlukan pendekatan holistik yang mengintegrasikan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik melalui pemanfaatan teknologi digital secara bijak, pembelajaran yang berpusat pada Kristus, dan kemitraan antara sekolah, gereja, dan keluarga.
Siska Roito Simanjuntak¹, Erna Lasmarito Laoli²
Implementasi Group Investigation dalam Pembelajaran PAK untuk Mengembangkan Pemahaman Makna Nilai-Nilai Iman
Pemahaman makna nilai-nilai iman Kristen memerlukan proses pembelajaran yang melampaui transmisi pengetahuan teologis, tetapi melibatkan investigasi mendalam, refleksi kritis, dan konstruksi makna bersama dalam komunitas pembelajaran. Model pembelajaran kooperatif tipe Group Investigation (GI) menawarkan pendekatan yang inovatif untuk mengembangkan pemahaman nilai-nilai iman melalui inquiry-based learning, kerja kelompok heterogen, dan presentasi hasil investigasi. Penelitian ini mengkaji konsep Group Investigation, relevansinya dengan PAK, langkah-langkah implementasi, dan kontribusinya terhadap pemahaman makna nilai-nilai iman peserta didik. Menggunakan metode studi pustaka, hasil kajian menunjukkan bahwa model GI melibatkan enam tahap: (1) identifikasi topik dan pembentukan kelompok, (2) perencanaan tugas investigasi, (3) investigasi mandiri, (4) persiapan laporan, (5) presentasi hasil, dan (6) evaluasi. Penelitian empiris menunjukkan bahwa penerapan GI pada pembelajaran PAK meningkatkan pemahaman nilai-nilai iman hingga kategori tinggi, mengembangkan critical thinking, meningkatkan motivasi belajar, dan menguatkan sikap saling menghargai dalam keberagaman. Penelitian menyimpulkan bahwa Group Investigation merupakan model pembelajaran yang sangat efektif untuk PAK karena selaras dengan hakikat PAK sebagai pembentukan iman melalui dialog, investigasi Alkitabiah, dan konstruksi makna dalam komunitas. Rekomendasi mencakup: pelatihan guru dalam merancang inquiry questions yang powerful, pengembangan resource biblically-grounded, dan evaluasi pemahaman makna yang autentik.
1.Joy Lestari Tampubolon ,2.Rizky Pindo Parulian Boang Manalu
STRATEGI PEMBELAJARAN PAK BERBASIS PEMULIHAN (RESTORATIVE TEACHING) UNTUK MEMBANGUN SPIRITUALITAS RESILIEN PADA ANAK KORBAN BENCANA ALAM
Bencana alam mengakibatkan trauma mendalam pada anak-anak yang memerlukan pendampingan holistik, bukan hanya psikologis tetapi juga spiritual. Penelitian ini mengkaji strategi pembelajaran Pendidikan Agama Kristen (PAK) berbasis pemulihan (restorative teaching) untuk membangun spiritualitas resilien pada anak korban bencana alam. Menggunakan metode studi pustaka, penelitian menganalisis konsep trauma, spiritualitas resilien, restorative teaching dalam teologi Kristen, serta implementasinya dalam pembelajaran PAK. Hasil kajian menunjukkan bahwa spiritualitas resilien mencakup mature trust, emotional authenticity, meaning-making, community connection, hope, dan compassion. Strategi pembelajaran berbasis pemulihan melibatkan enam prinsip utama: safety (keamanan emosional-spiritual), relationship (relasi autentik), story (narasi Alkitabiah), expression (ekspresi kreatif), hope (pengharapan), dan community (komunitas). Implementasi praktis meliputi desain pertemuan PAK yang terstruktur namun fleksibel, peran guru PAK sebagai fasilitator pemulihan, dan kolaborasi lintas institusi. Penelitian menyimpulkan bahwa pembelajaran PAK berbasis pemulihan efektif memfasilitasi healing dan spiritualitas resilien pada anak korban bencana alam. Rekomendasi mencakup pengembangan kurikulum PAK yang trauma-informed, pelatihan guru dalam trauma awareness dan pastoral care, serta pembentukan komunitas learning yang aman dan restorative.
Romasi Joy Marsaulina Nababan 2. Pintana Artaulina Lumbangao
PENERAPAN MODEL KOOPERATIF NUMBERED HEADS TOGETHER (NHT) UNTUK MENINGKATKAN PARTISIPASI SISWA DALAM PEMBELAJARAN PAK
Partisipasi aktif siswa merupakan salah satu indikator penting kualitas pembelajaran Pendidikan Agama Kristen (PAK). Namun dalam praktiknya, pembelajaran PAK masih sering didominasi ceramah satu arah sehingga banyak siswa bersikap pasif, hanya beberapa siswa yang aktif bertanya atau menjawab, sementara yang lain cenderung menjadi pendengar pasif. Model pembelajaran kooperatif Numbered Heads Together (NHT) menawarkan alternatif strategis untuk meningkatkan partisipasi siswa secara menyeluruh melalui kerja kelompok terstruktur, diskusi, dan akuntabilitas individu. Penelitian ini bertujuan mengkaji konsep, langkah-langkah, serta penerapan model kooperatif tipe NHT dalam pembelajaran PAK guna meningkatkan partisipasi siswa. Penelitian menggunakan metode studi pustaka (library research) dengan menganalisis berbagai jurnal, buku, dan laporan penelitian terkait NHT, partisipasi siswa, dan pembelajaran PAK. Hasil kajian menunjukkan bahwa model NHT mampu mendorong keterlibatan aktif seluruh anggota kelompok, meningkatkan keberanian siswa untuk mengemukakan pendapat, memperkuat tanggung jawab individu dalam kelompok, serta berkontribusi pada peningkatan hasil belajar dan sikap sosial seperti kerja sama, toleransi, dan saling menghargai perbedaan. Penelitian empiris menunjukkan bahwa penerapan NHT dapat meningkatkan partisipasi siswa dalam diskusi dan interaksi kelas, baik pada mata pelajaran umum maupun PAK; di beberapa konteks, partisipasi siswa meningkat hingga kategori tinggi dan hasil belajar mengalami peningkatan signifikan.journal-stiayappimakassar+5 Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan model kooperatif NHT dalam pembelajaran PAK efektif untuk meningkatkan partisipasi siswa, baik dalam bertanya, menjawab, berdiskusi, maupun menyimpulkan materi. Artikel ini merumuskan sintaks penerapan NHT pada pembelajaran PAK, contoh desain langkah pembelajaran, indikator partisipasi, serta tantangan dan solusi pelaksanaannya di kelas.
Jendrado Siburian ,Indah Permata Sari Pakpahan
IMPLEMENTASI STRATEGI PEMBELAJARAN BERBASIS PROYEK (PROJECT-BASED LEARNING) UNTUK MENINGKATKAN KREATIVITAS DAN KETERAMPILAN KOLABORASI PESERTA DIDIK
Pendidikan abad 21 menuntut pengembangan keterampilan yang melampaui penguasaan konten akademik, khususnya kreativitas, kolaborasi, komunikasi, dan berpikir kritis. Pembelajaran konvensional yang bersifat teacher-centered dan berbasis hafalan tidak lagi memadai untuk mempersiapkan peserta didik menghadapi kompleksitas dunia kerja dan kehidupan modern. Strategi Pembelajaran Berbasis Proyek (Project-Based Learning/PjBL) menawarkan pendekatan inovatif yang menempatkan peserta didik sebagai subjek aktif dalam menyelesaikan proyek nyata yang bermakna dan relevan dengan kehidupan mereka. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep, karakteristik, tahapan implementasi, serta efektivitas strategi PjBL dalam meningkatkan kreativitas dan keterampilan kolaborasi peserta didik. Metode yang digunakan adalah studi pustaka (library research) dengan menganalisis berbagai literatur ilmiah, jurnal penelitian, dan sumber akademik terkait PjBL. Hasil kajian menunjukkan bahwa PjBL secara signifikan dapat meningkatkan kreativitas peserta didik karena memberikan kebebasan dalam merancang solusi, mengeksplorasi berbagai perspektif, dan menghasilkan produk inovatif. PjBL juga efektif mengembangkan keterampilan kolaborasi melalui kerja kelompok yang terstruktur, pembagian peran, komunikasi intensif, dan tanggung jawab bersama dalam menyelesaikan proyek. Implementasi PjBL memerlukan perencanaan yang matang, dimulai dari perumusan pertanyaan esensial, desain proyek, penjadwalan, monitoring, hingga penilaian autentik yang mengukur proses dan produk. Penelitian ini menyimpulkan bahwa strategi PjBL merupakan pendekatan pembelajaran yang relevan dan efektif untuk mempersiapkan peserta didik menghadapi tantangan abad 21, serta memberikan rekomendasi praktis bagi pendidik dalam mengimplementasikan PjBL di berbagai konteks pembelajaran.pblworks+3
Lamtarida Gultom ,Connie Trinita Simanungkalit
PENERAPAN STRATEGI PEMBELAJARAN BERBASIS INKUIRI UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS DAN KEAKTIFAN BELAJAR PESERTA DIDIK
Pembelajaran abad 21 menuntut peserta didik untuk menguasai berbagai keterampilan penting, khususnya kemampuan berpikir kritis, kreativitas, kolaborasi, dan komunikasi. Namun, pembelajaran konvensional yang masih berpusat pada guru (teacher-centered) cenderung menghasilkan peserta didik yang pasif, kurang mampu berpikir kritis, dan tidak terlatih dalam memecahkan masalah secara mandiri. Strategi pembelajaran berbasis inkuiri (inquiry-based learning) menawarkan alternatif pendekatan yang menempatkan peserta didik sebagai subjek aktif dalam proses pembelajaran melalui pengajuan pertanyaan, investigasi, eksplorasi, dan penemuan pengetahuan secara mandiri. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis konsep, prinsip, tahapan, serta efektivitas penerapan strategi pembelajaran berbasis inkuiri dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan keaktifan belajar peserta didik. Metode penelitian yang digunakan adalah studi pustaka (library research) dengan menganalisis berbagai sumber literatur ilmiah, jurnal, buku, dan hasil penelitian terkait pembelajaran inkuiri. Hasil kajian menunjukkan bahwa strategi pembelajaran berbasis inkuiri secara signifikan dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis peserta didik karena melibatkan proses kognitif tingkat tinggi seperti menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. Selain itu, pembelajaran inkuiri juga meningkatkan keaktifan, motivasi, kemandirian, dan rasa ingin tahu peserta didik. Implementasi strategi inkuiri memerlukan peran guru sebagai fasilitator yang terampil, desain pertanyaan yang menantang, lingkungan belajar yang mendukung eksplorasi, serta penilaian autentik yang mengukur proses dan produk pembelajaran. Penelitian ini menyimpulkan bahwa strategi pembelajaran berbasis inkuiri merupakan pendekatan yang efektif dan relevan untuk mempersiapkan peserta didik menghadapi tantangan abad 21, serta memberikan rekomendasi praktis bagi pendidik dalam mengimplementasikan pembelajaran inkuiri di kela
Melatie Cristyn Uli Gultom, Hotma Novia Pane
IMPLEMENTASI STRATEGI COOPERATIVE LEARNING TIPE JIGSAW UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS PESERTA DIDIK
Kemampuan berpikir kritis merupakan salah satu kompetensi utama abad ke-21 yang wajib dikembangkan melalui proses pembelajaran di sekolah. Strategi cooperative learning tipe Jigsaw dipandang efektif untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis karena menempatkan peserta didik sebagai subjek aktif yang bekerja sama, saling mengajar, dan saling bertanggung jawab terhadap penguasaan materi. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka dengan mengkaji berbagai literatur yang membahas hubungan antara cooperative learning, khususnya tipe Jigsaw, dan pengembangan kemampuan berpikir kritis peserta didik. Hasil kajian menunjukkan bahwa Jigsaw dapat meningkatkan kemampuan analisis, evaluasi, dan pemecahan masalah melalui kegiatan belajar yang menuntut peserta didik memahami materi secara mendalam, menjelaskan kembali kepada teman, dan berdiskusi untuk menyelesaikan tugas kelompok. Selain itu, Jigsaw juga mengembangkan keterampilan sosial, komunikasi, dan rasa tanggung jawab, yang secara tidak langsung mendukung terbentuknya sikap kritis dan reflektif dalam belajar. Dengan demikian, strategi cooperative learning tipe Jigsaw layak diimplementasikan sebagai salah satu pendekatan pembelajaran yang efektif untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis peserta didik.
Zazkia Julianti ,Anisa Herviana Hutagalung
EFEKTIVITAS STRATEGI PROBLEM-BASED LEARNING DALAM MENINGKATKAN KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS PESERTA DIDIK
Problem-Based Learning (PBL) merupakan strategi pembelajaran inovatif yang telah terbukti efektif dalam mengembangkan kemampuan berpikir kritis peserta didik. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka untuk menganalisis efektivitas PBL dalam meningkatkan critical thinking skills. Melalui analisis komprehensif terhadap literatur empiris dan teoretis, penelitian menemukan bahwa PBL secara signifikan meningkatkan kemampuan analisis, evaluasi, dan penalaran peserta didik dibandingkan pembelajaran konvensional. PBL memfasilitasi pengembangan higher-order thinking skills melalui authentic problem-solving, collaborative learning, dan refleksi mendalam. Implementasi PBL terbukti menghasilkan peningkatan dalam domain kognitif seperti berpikir kritis, kreativitas, dan transfer knowledge; serta domain affektif seperti motivasi intrinsik, self-directed learning, dan professional attitudes. Integrasi teknologi digital dalam PBL memperkuat engagement dan accessibility pembelajaran. Penelitian menyimpulkan bahwa PBL merupakan strategi pedagogis yang highly effective untuk mempersiapkan peserta didik menghadapi tantangan abad ke-21 yang memerlukan critical thinkers dan problem-solvers. Rekomendasi praktis mencakup professional development guru, redesain kurikulum, dan assessment methods yang selaras dengan prinsip-prinsip PBL
Tesia Fitri Br Angkat ,Anre Hadameon Sihombing
Implementasi Strategi Pembelajaran Berbasis Deep Learning dalam Pendidikan Agama Kristen untuk Meningkatkan Pemahaman dan Penghayatan Iman Peserta Didik
Pendidikan Agama Kristen (PAK) memiliki peran strategis dalam membentuk iman, karakter, dan spiritualitas peserta didik. Namun, pembelajaran PAK yang konvensional seringkali bersifat satu arah dan menekankan hafalan doktrin, sehingga menghambat pengembangan pemahaman iman yang mendalam dan kontekstual. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi strategi pembelajaran berbasis deep learning dalam PAK untuk meningkatkan pemahaman dan penghayatan iman peserta didik. Metode yang digunakan adalah studi pustaka dengan pendekatan kualitatif, menghimpun sumber kepustakaan primer dan sekunder yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa strategi deep learning yang menekankan pada internalisasi nilai iman, pembentukan karakter, dan pertumbuhan spiritual mampu menciptakan pembelajaran yang holistik, kreatif, dan transformatif. Pendekatan ini memungkinkan peserta didik tidak hanya belajar secara kognitif, tetapi juga secara afektif dan sosial melalui diskusi, proyek kehidupan nyata, dan refleksi teologis. Integrasi teknologi digital dalam pembelajaran PAK berbasis deep learning terbukti meningkatkan keterlibatan siswa dan relevansi nilai-nilai Kristen dalam konteks era digital. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa strategi pembelajaran berbasis deep learning merupakan pendekatan pedagogis yang efektif dan aplikatif untuk mengembangkan pembelajaran PAK yang bermakna dan berpusat pada Kristus.jurnal.iicet+4
Rachel Christy Agustina Siregar ,Yenni Natal Banjarnahor
TRANSFORMASI METODE PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN BERBASIS PENDEKATAN HEURISTIK UNTUK MENINGKATKAN KETERLIBATAN AKTIF DAN PENALARAN KRITIS PESERTA DIDIK
Pendidikan Agama Kristen (PAK) menghadapi tantangan dalam mengembangkan pembelajaran yang mampu melibatkan peserta didik secara aktif dan mengembangkan penalaran kritis tentang iman Kristen. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis transformasi metode pembelajaran PAK melalui pendekatan heuristik yang menekankan eksplorasi, pemecahan masalah, dan refleksi kritis dalam konteks pembelajaran abad ke-21. Metode yang digunakan adalah studi pustaka dengan pendekatan kualitatif deskriptif, menganalisis literatur akademik, jurnal ilmiah, buku referensi, dan hasil penelitian terkini yang relevan dengan metode pembelajaran PAK. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode heuristik yang menekankan keterlibatan aktif siswa dalam eksplorasi masalah dan refleksi nilai mampu meningkatkan pemahaman mereka terhadap iman Kristen secara mendalam. Pendekatan ini mengintegrasikan prinsip-prinsip filsafat kritis dengan ajaran Alkitab, memungkinkan peserta didik untuk tidak hanya menerima doktrin secara pasif tetapi menganalisis dan mempertanyakan keyakinan Kristen secara kritis dan reflektif. Integrasi metode heuristik dengan teknologi digital menciptakan pengalaman belajar yang interaktif dan relevan dengan kebutuhan generasi digital. Kesimpulan penelitian menegaskan bahwa transformasi strategi pembelajaran PAK berbasis pendekatan heuristik merupakan solusi inovatif untuk menghadapi tantangan pembelajaran kontemporer, menghasilkan peserta didik yang memiliki iman yang matang, kemampuan berpikir kritis, dan komitmen untuk menghidupi nilai-nilai Kristen dalam kehidupan sehari-hari.jicnusantara+4
Sindy Ruth Sinaga,Maria Veronika Hutagalung
STRATEGI PEMBELAJARAN BERBASIS INQUIRY DALAM MENINGKATKAN KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS SISWA
Penelitian kepustakaan ini mengkaji implementasi strategi pembelajaran berbasis inquiry dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa sekolah dasar melalui analisis literatur dan penelitian terdahulu. Metode penelitian menggunakan pendekatan kepustakaan dengan pengumpulan data dari jurnal, buku, dan publikasi ilmiah yang relevan. Analisis konten dilakukan secara sistematis terhadap teori pembelajaran inquiry, konsep berpikir kritis, dan hubungan keduanya dalam konteks pendidikan dasar. Hasil menunjukkan bahwa pembelajaran inquiry yang dilaksanakan melalui lima tahapan—orientasi masalah, merumuskan hipotesis, mengumpulkan data, menguji hipotesis, dan menarik kesimpulan—terbukti efektif meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. Faktor-faktor pendukung meliputi kompetensi guru, ketersediaan media pembelajaran, motivasi siswa, dan dukungan institusional. Hambatan implementasi mencakup keterbatasan waktu, perbedaan kemampuan siswa, dan ketersediaan sumber belajar. Studi ini merekomendasikan pentingnya pengembangan kompetensi guru berkelanjutan, penyediaan fasilitas pembelajaran yang memadai, dan penerapan strategi diferensiasi untuk optimalisasi pembelajaran berbasis inquiry di sekolah dasar.
KEKERASAN APARAT TERHADAP DEMONSTRAN MAHASISWA DALAM PROTES REVISI UU TNI MARET 2025: ANALISIS PELANGGARAN HAM DAN IMPUNITAS DI INDONESIA
Penelitian ini menganalisis kekerasan aparat keamanan terhadap demonstran mahasiswa dalam gelombang protes menolak Revisi Undang-Undang TNI yang terjadi pada Maret 2025 di berbagai kota di Indonesia. Menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kuantitatif-kualitatif, penelitian ini mendokumentasikan 1.247 korban kekerasan aparat dari total 89 aksi demonstrasi mahasiswa yang berlangsung selama 12 hari (5-16 Maret 2025). Data dikumpulkan melalui dokumentasi visual (foto dan video), keterangan medis korban, laporan organisasi mahasiswa dan HAM, serta wawancara dengan 78 korban dan 34 saksi mata. Temuan menunjukkan penggunaan kekuatan yang tidak proporsional dan sistematis oleh aparat: 867 mahasiswa (69,5%) mengalami kekerasan fisik berupa pemukulan, 234 mahasiswa (18,8%) terkena gas air mata jarak dekat, 89 mahasiswa (7,1%) ditembak peluru karet yang menyebabkan luka serius, dan 57 mahasiswa (4,6%) mengalami penangkapan sewenangwenang. Dari 1.247 korban, 67 mahasiswa mengalami luka berat yang memerlukan perawatan intensif, termasuk 12 mahasiswa yang kehilangan mata akibat tembakan gas air mata dan peluru karet. Penelitian ini menemukan bahwa tindakan aparat telah melanggar UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat, UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, serta Basic Principles on the Use of Force and Firearms. Tidak ada satupun pelaku kekerasan yang diproses hukum, menunjukkan impunitas yang mengakar dalam penanganan demonstrasi mahasiswa di Indonesia
Diyo Darnady, Rifky Aditiya, Robet Taufik Nurhidayat, Dwi Putri Lestarika, Sonia Ivana Barus
PELANGGARAN HAM TERHADAP MASYARAKAT ADAT DALAM PROYEK STRATEGIS NASIONAL: KASUS IKN NUSANTARA, REMPANG ECO CITY, DAN MANDALIKA 2020-2024
Penelitian ini menganalisis pelanggaran hak asasi manusia terhadap masyarakat adat dalam pelaksanaan tiga Proyek Strategis Nasional (PSN) di Indonesia periode 2020-2024: Ibu Kota Nusantara (IKN), Rempang Eco City, dan Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika. Menggunakan metode yuridis sosiologis dengan pendekatan studi kasus, penelitian ini mengumpulkan data melalui wawancara mendalam dengan 147 kepala keluarga masyarakat adat terdampak, observasi lapangan, dan analisis dokumen hukum. Temuan menunjukkan bahwa ketiga proyek telah melanggar hak-hak masyarakat adat yang dijamin dalam UUD 1945 Pasal 18B ayat (2), UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, dan UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP). Pelanggaran yang terdokumentasi meliputi: (1) Penggusuran paksa tanpa Free, Prior and Informed Consent (FPIC) yang melibatkan 8.734 kepala keluarga, (2) Perampasan tanah adat seluas 47.892 hektar tanpa kompensasi yang adil, (3) Kekerasan fisik oleh aparat terhadap 234 warga yang menolak penggusuran, (4) Perusakan situs budaya dan spiritual dalam 67 lokasi, dan (5) Kriminalisasi terhadap 89 pemimpin adat yang vokal menentang proyek. Kompensasi yang diberikan rata-rata hanya 23% dari nilai pasar tanah dan tidak memperhitungkan nilai kultural, spiritual, dan ekologis tanah adat. Penelitian ini merekomendasikan penghentian sementara proyek-proyek yang belum menyelesaikan proses FPIC, revisi mekanisme pembebasan lahan dengan melibatkan masyarakat adat sejak awal, dan pembentukan komisi independen untuk penyelesaian konflik agraria.
Andoly Rafhael Sitorus, Cindy Rotua Margaretta, Klodia Siboro, Dwi Putri Lestarika, Sonia Ivana Barus
KRIMINALISASI KEBEBASAN BEREKSPRESI MELALUI UU ITE 2019-2024: STUDI TERHADAP 521 KASUS PEMBUNGKAMAN KRITIK TERHADAP PEMERINTAH
Penelitian ini mengkaji kriminalisasi kebebasan berekspresi melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) di Indonesia periode 2019-2024. Menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan empiris kuantitatif, penelitian ini menganalisis 521 kasus kriminalisasi yang mayoritas menargetkan kritikus pemerintah, jurnalis investigatif, aktivis HAM, dan warganet biasa. Data dikumpulkan dari putusan pengadilan, laporan organisasi masyarakat sipil, dan monitoring media sosial. Temuan menunjukkan bahwa 412 kasus (79,1%) dari total 521 kasus melibatkan kritik terhadap pemerintah atau pejabat publik yang seharusnya dilindungi sebagai bagian dari kebebasan berekspresi. Pasal 27 ayat (3) tentang pencemaran nama baik menjadi pasal tersering digunakan (67,4% kasus), diikuti Pasal 28 ayat (2) tentang ujaran kebencian (21,3%), dan Pasal 45A tentang ancaman (11,3%). Penelitian ini menemukan bahwa implementasi UU ITE telah melanggar Pasal 28E dan 28F UUD 1945, Pasal 19 ICCPR, serta prinsip-prinsip Siracusa tentang pembatasan hak. Ancaman pidana yang tidak proporsional (maksimal 6 tahun penjara) dan rumusan delik yang kabur (vague) menciptakan chilling effect yang mengancam demokrasi. Dari 521 kasus, hanya 34,7% yang berakhir dengan vonis bersalah, namun 89,2% terdakwa mengalami proses hukum yang panjang (rata-rata 14 bulan) yang berfungsi sebagai punishment tersendiri.
David Valencia, Yohanes Sahat Pandapotan Sihaloho, Reyindra Mahkota Andeka, Dwi Putri Lestarika, Sonia Ivana Barus
PEMBUNUHAN DI LUAR HUKUM OLEH APARAT KEAMANAN DI PAPUA 2018-2024: TINJAUAN YURIDIS TERHADAP 132 KASUS DENGAN 242 KORBAN SIPIL
Penelitian ini menganalisis pembunuhan di luar hukum (extrajudicial killing) oleh aparat keamanan terhadap warga sipil di Papua periode 2018-2024. Menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan empiris, penelitian ini mendokumentasikan 132 kasus yang mengakibatkan 242 korban sipil tewas. Data dikumpulkan dari laporan organisasi HAM, kesaksian keluarga korban, dokumen otopsi, dan monitoring media. Temuan menunjukkan bahwa mayoritas pembunuhan (78%) terjadi dalam konteks operasi keamanan yang tidak proporsional, dengan korban adalah warga sipil yang tidak bersenjata atau tidak terlibat dalam konflik bersenjata. Dari 242 korban, 156 orang (64,5%) dibunuh dalam kondisi yang mengindikasikan pelanggaran berat HAM: penembakan tanpa peringatan, eksekusi setelah penangkapan, dan pembunuhan disertai penyiksaan. Penelitian ini menemukan bahwa tindakan aparat telah melanggar Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, dan hukum humaniter internasional yang diatur dalam Geneva Conventions dan Rome Statute. Namun, hanya 3 dari 132 kasus (2,3%) yang diproses secara hukum, dan tidak ada satupun yang menghasilkan vonis bersalah untuk pelanggaran HAM berat
Revaldi Fransisko, Muhammad Agva Kiansantang, Dwi Putri Lestarika, Sonia Ivana Barus
SERANGAN TERHADAP PEMBELA HAM DAN JURNALIS DI INDONESIA SEMESTER PERTAMA 2025: POLA SISTEMATIS INTIMIDASI DAN KRIMINALISASI
Penelitian ini mengkaji pola serangan terhadap pembela hak asasi manusia (human rights defenders) dan jurnalis di Indonesia pada semester pertama tahun 2025. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif-deskriptif dan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini menganalisis 347 kasus serangan yang terdiri dari intimidasi fisik, kriminalisasi melalui pasalpasal karet, pencemaran nama baik, peretasan digital, dan pembatasan akses informasi. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan 45 korban, analisis dokumen hukum, dan monitoring media. Temuan menunjukkan bahwa serangan terhadap pembela HAM dan jurnalis bukan merupakan tindakan sporadis, melainkan pola sistematis yang bertujuan membungkam suara kritis terhadap pemerintah dan korporasi. Dari 347 kasus, 156 kasus (45%) melibatkan kriminalisasi menggunakan UU ITE, 89 kasus (26%) berupa intimidasi dan ancaman fisik, 67 kasus (19%) serangan digital, dan 35 kasus (10%) pembatasan akses informasi. Penelitian ini menemukan bahwa negara gagal memenuhi kewajibannya melindungi pembela HAM dan jurnalis sebagaimana diamanatkan dalam Declaration on Human Rights Defenders dan kovenan internasional yang telah diratifikasi Indonesia
Syarifatul Aini, Mutiara Indryanti, Habib Nurhammad, Dwi Putri Lestarika, Sonia Ivana Barus
PENGGUNAAN KEKUATAN EKSESIF DALAM PENANGANAN UNJUK RASA DI INDONESIA 2024-2025: STUDI TERHADAP 5.538 KORBAN KEKERASAN APARAT PADA DEMONSTRASI BURUH DAN ANTI-KENAIKAN TUNJANGAN DPR
Penelitian ini menganalisis penggunaan kekuatan eksesif oleh aparat keamanan dalam penanganan unjuk rasa di Indonesia periode 2024-2025, dengan fokus pada demonstrasi buruh dan penolakan kenaikan tunjangan DPR yang mengakibatkan 5.538 korban kekerasan. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis data kuantitatif dari laporan organisasi pemantau HAM dan data kualitatif dari wawancara korban serta dokumentasi peristiwa. Penelitian menemukan bahwa penggunaan kekerasan oleh aparat telah melanggar prinsip proporsionalitas dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum dan standar internasional Basic Principles on the Use of Force and Firearms. Dari 5.538 korban yang terdokumentasi, 78% mengalami kekerasan fisik berupa pemukulan dengan tongkat, 15% terkena tembakan gas air mata jarak dekat, 4% mengalami luka bakar akibat water cannon, dan 3% mengalami luka serius akibat peluru karet. Penelitian ini merekomendasikan perlunya reformasi protokol pengamanan unjuk rasa, penguatan mekanisme akuntabilitas aparat, dan pembentukan lembaga independen untuk memantau penggunaan kekuatan dalam penanganan demonstrasi.
Nabilla Tiffany Dwinov, Niki Rahayu Amanda Putri, Muhammad Yafi Thufail, Dwi Putri Lestarika, Sonia Ivana Barus
PATOLOGI SOSIAL HUKUM: ANALISIS FENOMENA PENYIMPANGAN SOSIAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM DI INDONESIA
Patologi sosial hukum merupakan kajian tentang berbagai bentuk penyimpangan sosial yang berimplikasi pada pelanggaran norma hukum dalam masyarakat. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis fenomena patologi sosial hukum di Indonesia, mengidentifikasi faktor-faktor penyebabnya, serta mengkaji upaya penanggulangan yang dapat dilakukan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa patologi sosial hukum di Indonesia mencakup berbagai bentuk seperti kriminalitas, korupsi, penyalahgunaan narkotika, dan pelanggaran norma sosial lainnya. Faktor-faktor penyebabnya meliputi faktor ekonomi, pendidikan, lingkungan sosial, dan lemahnya penegakan hukum. Upaya penanggulangan memerlukan pendekatan komprehensif yang melibatkan aspek preventif, represif, dan rehabilitatif dengan penguatan sistem hukum dan peran serta masyarakat.
Citra Anjelika Putri citraanjelikaputriii@gmail.com Maria septin iriani nainggolan Puan Zhinta Azzahra Tarmizi Wira Romauli Artha Simaremare Wevy Efticha Sary
HUKUM PEMBUKTIAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA: ANALISIS TEORITIS DAN PRAKTIK PENERAPANNYA DI INDONESIA
Hukum pembuktian merupakan aspek fundamental dalam sistem peradilan pidana yang menentukan ada tidaknya suatu tindak pidana dan kesalahan terdakwa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep dan teori hukum pembuktian, sistem pembuktian yang berlaku di Indonesia, alat-alat bukti yang diatur dalam KUHAP, serta problematika penerapan hukum pembuktian dalam praktik peradilan. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan teknik pengumpulan data studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia menganut sistem pembuktian negatif menurut undang-undang (negatief wettelijk bewijstheorie) yang mengharuskan terpenuhinya dua syarat kumulatif: adanya alat bukti yang sah menurut undang-undang dan keyakinan hakim. KUHAP mengatur lima alat bukti yang sah, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Dalam praktiknya, masih terdapat berbagai problematika seperti perbedaan interpretasi alat bukti, kesulitan pembuktian tindak pidana tertentu, dan keterbatasan bukti digital. Diperlukan pembaruan hukum pembuktian yang responsif terhadap perkembangan teknologi dan menjamin perlindungan hak asasi manusia dalam proses peradilan.
Riqqah Zhafirah Yasmin¹, Nuraisyah Putri², Vivi Agesti³, Sofia Anata⁴, Ria Anggraeni Utami⁵
BAYI TABUNG DALAM PERSPEKTIF FIQIH KONTEMPORER: ETIKA REPRODUKSI DAN PENENTUAN NASAB
Perkembangan In-Vitro Fertilization (IVF) atau bayi tabung menciptakan tantangan etis dan yuridis bagi hukum Islam. Masalah utama penelitian adalah adanya potensi percampuran garis keturunan (ikhtilath al-ansab) yang mengancam fondasi hukum keluarga, terutama akibat praktik donor gamet dan surrogacy. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis status hukum IVF dalam fiqih kontemporer, menelaah batasan etika reproduksi berdasarkan Maqasid al-Shari'ah, dan mengkaji implikasi hukumnya terhadap penentuan nasab anak. Metode penelitian ini adalah studi kepustakaan (library research) kualitatif yang bersifat yuridis-normatif, menggunakan Maqasid al-Shari'ah (khususnya Hifz al-Nasl) sebagai kerangka analisis utama. Hasil penelitian menunjukkan Hifz al-Nasl menjadi tolok ukur sentral. Fiqih Sunni memperbolehkan (mubah) IVF Homolog (dari pasangan sah) sebagai ikhtiar pengobatan. Sebaliknya, fiqih mengharamkan secara mutlak IVF Heterolog, termasuk donor (sperma, ovum, embrio) dan surrogacy, karena merusak nasab. Cryopreservation (embrio beku) diperbolehkan selama digunakan dalam ikatan pernikahan yang aktif. Implikasi penelitian ini adalah anak dari prosedur terlarang (donor/surrogasi) terputus nasab dan hak warisnya. Di Indonesia, hukum fiqih ini terkonvergensi penuh dengan hukum positif (UU Kesehatan).
JURIDICAL STUDY OF THE CONSTITUTIONAL COURT'S CONSIDERATIONS IN DECISION NUMBER 63/PUU-XIV/2016 REGARDING THE CONSTITUTIONALITY OF THE TAX AMNESTY LAW
This research presents an in-depth juridical study of the legal considerations of the Constitutional Court in Decision Number 63/PUU-XIV/2016, which rejected the petition for the material judicial review of Law Number 11 of 2016 concerning Tax Amnesty. The Tax Amnesty Law is a controversial fiscal policy breakthrough , driven by the country's urgent need to increase tax revenue, encourage the repatriation of Indonesian citizens' assets abroad, and expand the tax database. However, its presence triggered a wide public debate and lawsuits to the Constitutional Court by various elements of civil society, including labor unions, who argued that the law violated the sense of justice, provided discriminatory treatment, and contravened the principle of the rule of law and the compulsory nature of taxation as mandated by the Constitution of the Republic of Indonesia of 1945. This study uses a normative legal research method with a statutory approach, case approach, and conceptual approach. The data used is secondary data consisting of primary legal materials in the form of the 1945 Constitution, the Tax Amnesty Law, and the Constitutional Court Decision Number 63/PUU-XIV/2016, as well as secondary legal materials in the form of trial transcripts, doctrines, and legal scholarly works. Analysis is carried out qualitatively to interpret and evaluate the arguments of the parties and the Court's legal considerations. The discussion results indicate that the Constitutional Court in its considerations emphasized the aspect of utility (utilitarianism) and the state's grand objective (staatsdoel) for the prosperity of the people. The Court viewed the tax amnesty policy as an open legal policy or the authority of the law-maker to address urgent economic problems, and not a form of betrayal of the constitution. The Court held that the a quo law was not discriminatory because it provided equal opportunity for all Taxpayers to participate and did not contradict the principle of compulsory taxation because its essence is the provision of a legal facility. Nevertheless, the decision is not free from criticism, especially regarding the potential erosion of justice for compliant Taxpayers and the challenges in ensuring post-amnesty compliance sustainability. This research concludes that Constitutional Court Decision Number 63/PUU-XIV/2016 is a product of pragmatic-realistic legal considerations in responding to conditions of economic urgency, but it leaves an important note regarding the balance between legal certainty, justice, and utility in fiscal policy. It is suggested that the government and the House of Representatives in the future should be more cautious in formulating policies that potentially harm the public sense of justice and that there is a need to consistently strengthen tax law enforcement post-amnesty to maintain public trust.
Dampak Multitafsir Pasal Karet Dalam Undang Undang ITE Terhadap Kepastian Hukum Dan Kebebasan Berekspresi
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak multitafsir pasal karet dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), khususnya Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28 ayat (2), terhadap kepastian hukum dan kebebasan berekspresi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan dengan pendekatan hukum normatif melalui analisis literatur, regulasi, dan kasus kasus yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pasal-pasal multitafsir dalam UU ITE menimbulkan ketidakpastian hukum karena norma yang dirumuskan secara kabur dapat ditafsirkan berbeda oleh aparat penegak hukum. Hal ini berimplikasi pada terhambatnya kebebasan berekspresi, munculnya praktik self- censorship, pelemahan peran pers, serta potensi kriminalisasi terhadap kritik publik. Kesimpulan penelitian menegaskan bahwa multitafsir pasal karet UU ITE berpotensi menghambat demokrasi digital dan bertentangan dengan prinsip negara hukum. Oleh karena itu, diperlukan revisi dan penegasan redaksi pasal agar UU ITE dapat kembali pada tujuan utamanya, yaitu memberikan kepastian hukum sekaligus melindungi kebebasan berekspresi masyarakat.
Ramsul Nababan1, Maulana Ibrahim2, Olipia Sihol Marito Pakpahan3, Nadila Wulandari4, Ririn Siahaan5, Luthfiyah Khansa6, Dortheus Wambraw7
Implikasi Hukum Penggunaan Artificial Intelligence (AI) dalam Proses Pengambilan Keputusan Pemerintah
Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) disahkan pada tahun 2020 sebagai bagian dari upaya pemerintah Indonesia untuk mendorong pemulihan ekonomi pasca-pandemi COVID-19. Tujuannya adalah untuk mengatasi tumpang tindih regulasi dan memangkas birokrasi yang dianggap menghambat investasi dan pertumbuhan ekonomi. Permasalahan yang penulis kaji dalam laporan mini riset ini adalah tentang bagaimana dampak undang-undang cipta kerja terhadap perkembangan ekonomi pasca covid 19. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah studi pustaka (library research) yaitu metode pengumpulan data dengan cara memahami dan mempelajari teori-teori dari berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana Dampak Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Perkembangan Ekonomi Pasca Covid 19. Hasil penelitian menunjukan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) telah membawa dampak signifikan terhadap perkembangan ekonomi Indonesia pasca-COVID-19 dengan memberikan peluang besar dalam penciptaan lapangan kerja, peningkatan investasi, dan dukungan terhadap UMKM. Implementasi UU ini menunjukkan hasil positif, terutama dalam peningkatan investasi dan penguatan sektor- sektor strategis.
Ramsul Nabban,Maulana Ibrahim,Nazli Nadira, Harnum khanaya Tabitha Silitonga, Rohani Panjaitan, Hotmauli Marselina Marpaung, Sophia
DAMPAK AKTIVITAS FISIK HARIAN TERHADAP KESEHATAN FISIOLOGIS DAN PSIKOLOGIS: SUATU TINJAUAN PUSTAKA
Tinjauan pustaka ini membahas dampak komprehensif dari aktivitas fisik harian terhadap kesehatan manusia, baik dari aspek fisiologis maupun psikologis. Dalam konteks modern, di mana gaya hidup sedentari semakin dominan, penting untuk memahami bagaimana bergerak secara teratur dapat memitigasi risiko berbagai penyakit dan meningkatkan kesejahteraan mental. Secara fisiologis, aktivitas fisik terbukti meningkatkan kesehatan kardiovaskular dengan memperkuat jantung, meningkatkan sirkulasi darah, dan menurunkan tekanan darah. Aktivitas fisik juga berperan penting dalam pengelolaan berat badan, metabolisme glukosa, dan kepadatan tulang, yang secara kolektif mengurangi risiko penyakit kronis seperti diabetes tipe 2 dan osteoporosis. Di sisi psikologis, bergerak secara teratur memiliki efek positif yang signifikan terhadap suasana hati dan fungsi kognitif. Aktivitas fisik memicu pelepasan endorfin, neurotransmitter yang berfungsi sebagai pereda nyeri alami dan peningkat suasana hati, yang dapat mengurangi gejala depresi dan kecemasan. Selain itu, aktivitas fisik meningkatkan kualitas tidur, mengurangi stres, dan meningkatkan rasa percaya diri. Tinjauan ini menyimpulkan bahwa aktivitas fisik harian adalah pilar fundamental dari gaya hidup sehat yang tidak hanya mencegah penyakit fisik, tetapi juga memelihara kesehatan mental. Oleh karena itu, promosi aktivitas fisik harus menjadi prioritas utama dalam inisiatif kesehatan masyarakat.
1.Diego Gunawan Girsang (2303100154) 2.Della Sri Trinita Sinaga (2303100200) 3.Doni Setiari (2303100183) 4.Delima Lestari Sitorus (2303100178) 5.Devira (2303100276)
Perkembangan teknologi yang pesat telah membawa perubahan signifikan dalam dunia pendidikan, khususnya dalam penyusunan dan pelaksanaan kurikulum. Imigrasi teknologi ke dalam kurikulum menjadi aspek esensial untuk menjawab tantangan era digital serta mempersiapkan peserta didik menghadapi kebutuhan pasar kerja global yang terus berkembang. Kajian ini membahas tentang dinamika imigrasi teknologi ke dalam kurikulum melalui analisis literatur dan pengamatan empiris, termasuk implementasi perangkat digital, platform pembelajaran dare, serta integrasi keterampilan literasi digital. Hasil analisis menunjukkan bahwa kurikulum yang berintegrasi dengan teknologi dapat meningkatkan kesamaan, relevansi, dan efektivitas pembelajaran, serta mengembangkan kompetensi abad 21 seperti berpikir kritis, kreatif, dan kolaboratif. Selain itu, keberhasilan imigrasi teknologi dalam iklim sangat dipengaruhi oleh kolaborasi antara institusi pendidikan, dukungan pemerintah, pengembangan kompetensi guru, serta infrastruktur yang memadai. Implikasi penelitian ini menekankan pentingnya transformasi pendidikan yang adaptif dan inovatif demi menciptakan generasi pembelajar yang siap menghadapi tantangan masa depan.
Yuni Simanjutak1, Fretty Siringoringo2, Ridho Christian Sinaga3, Damayanti Nababan5
EFEKTIVITAS PERAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM DALAM MENINGKATKAN AKSES KEADILAN DI MASYARAKAT
Lembaga Bantuan Hukum (LBH) memainkan peran vital dalam memastikan akses terhadap keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya kelompok rentan dan kurang mampu. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas peran LBH dalam meningkatkan akses keadilan di masyarakat Indonesia dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur yang dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa LBH memiliki kontribusi yang signifikan dalam memberikan bantuan hukum, edukasi hukum, serta advokasi kebijakan publik. Namun, efektivitas kinerja LBH masih menghadapi berbagai tantangan, di antaranya keterbatasan sumber daya manusia dan dana, minimnya kesadaran masyarakat terhadap hak-hak hukumnya, serta tekanan politis dalam penanganan kasus tertentu. Oleh karena itu, dibutuhkan peningkatan sinergi antara LBH, pemerintah, dan masyarakat sipil guna memperkuat posisi LBH sebagai ujung tombak pelayanan hukum bagi warga negara. Temuan ini memberikan rekomendasi penting terkait reformulasi kebijakan dan strategi pemberdayaan lembaga hukum demi tercapainya keadilan yang merata dan inklusif di Indonesia.
Lembaga Bantuan Hukum, Akses Keadilan, Efektivitas, Masyarakat Rentan, Reformasi Hukum
Ismaidar,Ega Dwi Amanda,Chindy Ardelia Gunawan,Muhammad Syafikri ,Muhammad Reza Triangga
Filsafat Hukum dan Dinamika Kebebasan Berpendapat pada Platform Media Sosial Terdesentralisasi
Perkembangan teknologi digital telah melahirkan paradigma baru dalam komunikasi dan interaksi sosial melalui platform media sosial terdesentralisasi. Fenomena ini menimbulkan kompleksitas baru dalam memahami dinamika kebebasan berpendapat yang selama ini diatur dalam kerangka hukum konvensional. Penelitian ini mengkaji perspektif filsafat hukum terhadap kebebasan berpendapat di platform media sosial terdesentralisasi, dengan fokus pada tantangan regulasi, penerapan prinsip-prinsip demokrasi digital, dan dampaknya terhadap sistem hukum Indonesia. Melalui pendekatan normatif-filosofis, artikel ini menganalisis bagaimana konsep kebebasan berpendapat dalam filsafat hukum klasik berinteraksi dengan realitas teknologi rantai blok dan sistem terdesentralisasi. Hasil kajian menunjukkan bahwa platform terdesentralisasi menciptakan ruang baru bagi kebebasan berpendapat yang lebih otonom, namun sekaligus menantang efektivitas mekanisme kontrol hukum tradisional. Artikel ini berkontribusi pada pengembangan kerangka teoretis yang dapat menjadi landasan bagi perumusan regulasi yang adaptif terhadap dinamika teknologi digital masa depan.
Filsafat Hukum, Kebebasan Berpendapat, Media Sosial Terdesentralisasi, Demokrasi Digital, Regulasi Internet
ANALISIS YURIDIS KEBIJAKAN GUBERNUR JAWA BARAT TERHADAP PEMBINAAN ANAK NAKAL MELALUI PROGRAM BARAK MILITER DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERLINDUNGAN ANAK
Penelitian ini menganalisis kebijakan Gubernur Jawa Barat mengenai pembinaan anak nakal melalui program barak militer dalam perspektif hukum perlindungan anak. Program ini menimbulkan kontroversi karena menggunakan pendekatan militeristik terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis peraturan perundang-undangan dan implementasi kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program barak militer berpotensi bertentangan dengan prinsip-prinsip perlindungan anak yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pendekatan restoratif justice dan diversi yang ditekankan dalam sistem peradilan pidana anak tidak selaras dengan model pembinaan militeristik. Program barak militer juga berpotensi melanggar Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi Indonesia. Penelitian ini merekomendasikan perlunya reformulasi kebijakan dengan mengutamakan pendekatan yang lebih humanis dan sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik anak, termasuk implementasi program berbasis masyarakat, konseling psikologis, dan pendidikan keterampilan hidup.
Lucas Medianov Grand ,Rahmayanti,Nesrita Dahlia Sinaga ,Kesya Dina Sari Sitio,Devani Alysk