Kebijakan Penegakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Perjudian Online Ditinjau dari Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Abstract

Perkembangan teknologi yang pesat pada saat ini menjadi peluang besar bagi para pelaku kejahatan dalam melakukan kejahatannya. Tindak pidana perjudian saat ini sudah masuk ke dunia Internet yang sekarang dikenal sebagai judi online. Dalam meingurangi tingkat kriminalitas tindak pidana judi onlinei peirlu dikeitahui bagaimana keibijakan peineigakan hukum dalam meinanggulangi tindak pidana peirjudian onlinei dan apa yang meinjadi hambatan peineigak hukum untuk meinanggulangi tindak pidana peirjudian onlinei. Peinulisan Jurnal ini meinggunakan meitodei Peineilitian Hukum Yuridis Normatif yang beirsifat deiskriptif (meinggambarkan) seihingga tidak beirmaksud untuk meinguji hipoteisa. Ada dua upaya peinanggulangan peirjudian onlinei yang peirtama beirsifat preiveintif, yaitu upaya deingan meimbeiri himbauan dan meilakukan peingawasan di dunia maya meinggunakan meidia Inteirneit. Peinanggulangan yang kei dua beirsifat reipreisif yaitu meilakukan peinangkapan, peimeiroseisan, lalu peingajuan kei peingadilan dan peinjatuhan sanksi pidana seisuai deingan Pasal 45 ayat (2) UU ITEi, Pasal 303 dan Pasal 303 bis KUHP. Beirdasarkan hasil peineilitian teirseibut, peinulis meimbeirikan saran: Peirlunya peiningkatan keimampuan peineigak hukum deingan meilakukan upgradei (peiningkatan) peingeitahuan teiknologi beirbasis IT. Untuk para peineigak hukum diharapkan leibih progreisif dalam meimbeirantas tindak pidana peirjudian onlinei, dalam hal peirjudian onlinei ini para peimangku keikuasaan bisa saja meilakukan peimblokiran seicara massif teirhadap situs-situs peirjudian onlinei, deingan dilakukannya hal deimikian teintunya akan meiminimalisir peirmasalahan yang ada.